Lagi-lagi petinggi kepolisian diduga terlibat kasus korupsi. Kali ini yang jadi "bintangnya" adalah Gories Mere dari BNN sekaligus anggota senior Tim Densus 88 Anti Teror.Seperti diberitakan situs Seruu.com, Gories Mere disebut dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa kasus korupsi proyek solar home system (SHS) di Kementrian ESDM, Ridwan Sanjaya.
Ridwan Sanjaya mengungkap adanya politisi, petinggi kepolisian dan kejaksaan yang diduga bermain dalam proyek yang didanai APBN tahun 2009.
Penasihat hukum bagi Ridwan Sanjaya, Sofyan Kasim, menegaskan bahwa kliennya menjadi pesakitan lantaran proyek yang dipersoalkan KPK itu merupakan pesanan. "Dari DPR Sutan Bhatoegana, Polri ada Gories Mere dan dari Kejaksaan Wisnu Subroto. Ridwan bilang itu pesanan dari Dirjen (Jack Purwono) karena Dirjen tersangkut perkara di Kejaksaan," ucap Sofyan usai persidangan atas Ridwan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/11).
Sofyan juga mengungkapkan bahwa di Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) nama Sutan Bhatoegana, Gories Mere dan Wisnu Subroto memang disebut. Hanya saja, dalam surat dakwaan atas Ridwan memang tidak disebutkan peran ketiga nama itu secara rinci. "Nanti akan kami sampaikan di pledoi," ucapnya.
Ditambahkannya pula, Ridwan sebagai PNS hanya patuh pada perintah atasan. "Ini tekanan dari pimpinan. Sebagai pimpinan dia (Jack Purwono) memaksa agar ini disukseskan. Sebagai seorang bawahan (Ridwan) ya mau tidak mau (melaksanakan)," imbuhnya..
Dalam dakwaan atas Ridwan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor 26 Oktober lalu, disebutkan bahwa Budianto diminta memenangkan sejumlah perusahaan. Ridwan meminta Budianto mengikutkan tiga perusahaan yakni PT Ridho Teknik untuk proyek di NAD, PT Paesa Pasindo untuk proyek di Sulsel dan Bengkulu, serta PT Berdikari Utama Jaya untuk paket di Sumbar.
"PT-PT ini tolong dimenangkan karena titipan dari DPR untuk RUU Ketenagalistrikan, titipan dari Kejaksaan dan titipan dari Kepolisian," demikian tertulis dalam surat dakwaan.
Sebelumnya, Ridwan didakwa korupsi proyek SHS tahun 2009. PNS di Kementrian ESDM yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek SHS itu disebut bersama-sama dengan Dirjen Listrik dan Pemanfaatn energi (LPE) Jacobus Purwono, mengarahkan Panitia Pengadaan dalam pembuatan harga perkiraan sendiri (HPS).
Ridwan dan Purwono meminta panitia pengadaan menggunakan harga penawaran terendah dari supplier/distributor, sekaligus mengggunakan HPS proyek SHS tahun 2008 tanpa melalui survey harga pasar. Kerugian negara dalam proyek dengan anggaran Rp 526 miliar itu mencapai Rp 131,2 miliar. Sedangkan Ridwan didakwa memperkaya diri hingga Rp 14,6 miliar.
Akibat perbuatan itu, Ridwan dalam dakwaan primer dijerat dengan dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor dan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. [muslimdaily.net/seruu.com]
Posting Komentar